BGN Coret 1.653 Sekolah Kalangan Atas dari Penerima MBG, Fokus Dialihkan ke Wilayah 3T
JAKARTA — Keputusan mencoret 1.653 satuan pendidikan itu diambil setelah BGN mencocokkan data Kemendikdasmen soal sekolah yang menolak dana BOS. Sudaryono menyebut pihaknya tidak hanya berhenti di data administrasi, tetapi mengonfirmasi ulang ke lapangan secara langsung.
Konfirmasi dilakukan kepada kepala sekolah dan seluruh wali murid secara kolektif. Hasilnya, para orang tua menyetujui sekolah anak mereka tidak menerima kiriman MBG.
Mengapa Sekolah Internasional dan Kalangan Atas Dicoret dari Daftar Penerima
Sudaryono menjelaskan alasan di balik permintaan para wali murid. Dana yang semestinya dipakai untuk sekolah tersebut dinilai lebih bermanfaat jika dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.
"Wali murid semuanya itu menyetujui bahwa sekolah itu tidak perlu dikirim MBG dengan alasan supaya anggaran yang harusnya dipakai itu bisa dipergunakan untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan," ujar Sudaryono.
Dia mencontohkan SMA Taruna Nusantara sebagai salah satu sekolah yang tidak lagi masuk daftar penerima MBG. Sekolah berkurikulum Cambridge dan institusi selevel juga termasuk dalam kelompok yang dicoret.
Refocusing Anggaran, Bukan Penghentian Program MBG
Kepala BGN menegaskan langkah ini murni upaya refocusing agar Program MBG semakin tepat sasaran. Selisih terhadap target penerima manfaat, menurut dia, bukan tanda program berhenti.
"Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan," tutur Sudaryono.
Dengan pengalihan ini, sekolah di wilayah 3T dan kelompok kurang mampu menjadi prioritas baru penerima manfaat. BGN menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari proses pembenahan yang berkelanjutan.
BGN Benahi Tata Kelola Dapur hingga SOP Usai Sejumlah Kasus Gangguan Kesehatan
Di sisi lain, BGN tengah membenahi tata kelola penyajian MBG. Pembenahan ini menyusul sejumlah kasus gangguan kesehatan yang muncul di beberapa sekolah penerima program.
Sudaryono memerinci sejumlah titik yang sedang dievaluasi. Mulai dari dapur pengolahan, kesiapan sekolah, pemahaman petugas terhadap SOP, proses perjalanan distribusi, hingga cara penyimpanan makanan.
"Bahwa ada beberapa kasus-kasus gangguan kesehatan karena program MBG, kami juga terus berbenah. Masalahnya dari mana? Apakah masalah yang di dapur? Apakah masalahnya dari sekolah? Apakah masalahnya ada pada ketidakpahaman SOP dari petugas kita? Apakah masalahnya pada perjalanan? Apakah masalahnya ditaruh di lantai? Ini memang banyak sekolah, banyak case, tentu saja kesadaran dan literasi terkait keamanan dan literasi kesehatan menjadi penting," ujarnya menegaskan.
BGN menilai literasi keamanan dan kesehatan pangan di sekolah-sekolah penerima perlu ditingkatkan. Pasalnya, jumlah sekolah penerima MBG tersebar luas dengan karakteristik yang berbeda-beda.
