Target Dividen BUMN Rp 200 Triliun Tahun Depan, Prabowo: Tanpa Suntikan Modal dari APBN
JAWA TIMUR — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan target tersebut dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (16/8). Menurut dia, angka itu menjadi bukti bahwa pembenahan tata kelola BUMN yang selama ini digenjot pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.
“Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Lonjakan Kontribusi Bersih Hampir Empat Kali Lipat
Prabowo menekankan bahwa kinerja dividen BUMN tidak bisa dilihat dari angka bruto semata. Pemerintah kini menghitung kontribusi bersih perusahaan negara dengan memperhitungkan besaran PMN yang digelontorkan dari APBN.
Pada 2024, dividen BUMN setelah dikurangi PMN tercatat hanya sebesar Rp 53 triliun. Setahun kemudian, angkanya melonjak menjadi Rp 138 triliun. Dengan target Rp 200 triliun pada 2026 yang bebas dari suntikan modal, kontribusi bersih BUMN kepada negara diproyeksikan membengkak hampir empat kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.
“Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan empat kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN,” jelasnya.
Koreksi Laporan Keuangan dan Kenaikan Laba
Di balik proyeksi optimistis tersebut, pemerintah mengaku telah melakukan audit ketat terhadap laporan keuangan sejumlah BUMN. Prabowo menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik permainan angka yang tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan.
Hasil koreksi itu cukup signifikan. Laba BUMN pada 2024 tercatat Rp 186 triliun, lalu meroket menjadi Rp 326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3 persen. Adapun dividen yang benar-benar disetorkan ke kas negara pada 2025 mencapai Rp 142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp 85,5 triliun.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” kata Prabowo.
Lonjakan laba dan dividen ini menjadi sinyal positif bagi pasar dan investor bahwa arah kebijakan pemerintah dalam merombak pengelolaan BUMN berjalan seiring dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berkurangnya ketergantungan pada PMN, ruang fiskal pemerintah pun semakin longgar untuk membiayai program-program prioritas lainnya.