Gubernur Khofifah Teken Deklarasi Surabaya 2026 Bersama Forkopimda dan FKUB Jatim, Target Jaga Kerukunan di Ruang Digital
SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan merawat kebinekaan di tengah derasnya arus informasi digital. Ajakan ini disampaikan menyusul penandatanganan komitmen bersama menjaga Jawa Timur tetap damai yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan organisasi kemasyarakatan.
Penandatanganan yang digelar di Surabaya itu diawali dengan pembacaan Deklarasi Surabaya 2026 oleh Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif. Isinya menegaskan komitmen seluruh elemen untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, dan bermartabat.
Pancasila dan NKRI Jadi Landasan Utama Bermasyarakat
Deklarasi tersebut juga memuat kesepakatan untuk menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dinilai penting untuk melindungi persatuan dari ancaman informasi hoax, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk perpecahan.
Menurut Khofifah, menjaga persatuan saat ini tidak cukup hanya melalui pendekatan fisik. Diseminasi informasi secara digital menjadi kunci utama, mengingat berdasarkan data APJII tahun 2026, tingkat penetrasi internet di Jawa Timur mencapai 83,41 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 81,72 persen.
Ruang Digital Bisa Melebarkan Jarak Sosial Jika Tak Dikelola Bijak
Di ruang digital itulah masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, membangun jejaring, hingga melakukan kegiatan ekonomi. Namun, Khofifah mengingatkan bahwa ruang digital juga berpotensi memperlebar jarak sosial dan melemahkan persatuan apabila perbedaan pendapat tidak dikelola dengan bijak.
"Betapa sangat penting membangun positive thinking. Kritik itu dibutuhkan untuk membangun demokrasi yang sehat, tetapi membangun kebersamaan dan persatuan itu jauh lebih penting," ujar Gubernur Jatim.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat di tengah masyarakat jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Perbedaan itu harus diolah sebagai bagian dari proses menyampaikan aspirasi. "Kita ini sudah terbiasa membangun tepo seliro, kegotongroyongan, dan harmoni. Serta semua tetap di dalam semangat membangun NKRI sekaligus membangun demokrasi yang sehat," tuturnya.
Indeks Kerukunan dan Demokrasi Jatim Lampaui Rata-rata Nasional
Upaya menjaga harmoni tersebut tercermin dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang mencapai 78,31, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 77,89. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Timur mencapai 84,05, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 78,19.
Khofifah menyebut kerukunan bukan sekadar tidak adanya konflik, tetapi hadirnya rasa saling menghormati, saling menjaga, dan saling menguatkan. "Kerukunan adalah modal utama Jawa Timur dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.
Jogo Jatim Kunci Ekosistem Ekonomi dan Investasi
Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh pihak menghidupkan tagline 'Jogo Jatim' sebagai tugas bersama dengan leading sector dari jajaran Kepolisian. Menurutnya, menjaga kekondusifan daerah secara langsung menjaga ekosistem ekonomi dan investasi yang aman.
"Investasi akan masuk kalau kita bersama-sama menjaga Jawa Timur. Jika tidak maka kemungkinan terjadinya pengangguran itu berpotensi di banyak sektor dan bisa berdampak pada hal yang kita tidak inginkan," terang Khofifah.
"Dengan semangat kebersamaan inilah, kita optimistis Jawa Timur akan semakin kuat, harmonis, dan sejahtera. Sebab, menjaga kerukunan di Jawa Timur sesungguhnya adalah menjaga persatuan Indonesia. Jogo Jawa Timur berarti Jogo Indonesia," pungkasnya.
Senada dengan Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto meyakini bahwa sinergi antarlembaga dan tokoh masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur.