Desa Kelola Mandiri Proyek PLTS 100 GW
JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang direncanakan pemerintah dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa. Skema ini dianggap kunci keberlanjutan program yang menyasar 80 ribu desa di seluruh Indonesia.
Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, Alvin Putra, menyatakan bahwa banyak proyek listrik desa maupun PLTS terpusat sebelumnya tidak berkelanjutan dan akhirnya terbengkalai. Oleh sebab itu, pengelolaan langsung oleh desa dipandang dapat memastikan keberhasilan program berskala besar ini.
“Ini juga menjadi aspirasi masyarakat, kenapa proyek-proyek ini tidak berkelanjutan,” ujar Alvin dalam media briefing di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
Baca Juga
Skema Off-Grid Mandiri Desa
IESR mengusulkan setiap desa mengelola PLTS dengan skema wilayah usaha energi mandiri menggunakan sistem off-grid, di mana pembangkit beroperasi secara independen tanpa tersambung ke jaringan PLN.
“Secara konsep kami melihat ini ada peluang di sana, bisa dikelola secara off-grid. Karena kita tahu bahwa sebenarnya PLTS itu sangat fleksibel,” jelas Alvin.
Skema ini memungkinkan desa memiliki kendali penuh atas operasional pembangkit, termasuk pemeliharaan, pengaturan pasokan listrik, dan pengelolaan baterai. Dengan begitu, keberlanjutan proyek dapat terjaga dan manfaat energi dapat langsung dirasakan masyarakat setempat.
Kelebihan PLTS dibanding Generator Diesel
Menurut IESR, pengelolaan dapat dilakukan melalui entitas lokal seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PLTS memiliki keunggulan dibanding generator diesel yang selama ini dipakai di wilayah terpencil, karena lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
Selain itu, penggunaan PLTS mampu menurunkan biaya operasional jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Desa yang mengelola sendiri proyek PLTS akan lebih mudah menyesuaikan kebutuhan energi harian, termasuk mengatur penyimpanan energi melalui baterai (battery energy storage system/BESS).
Dampak Sosial dan Ekonomi
Skema mandiri ini tidak hanya menjamin pasokan energi, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru. Warga desa dapat dilatih menjadi operator dan pengelola proyek, sehingga ekonomi lokal bisa diberdayakan.
Dengan kapasitas untuk mengelola energi sendiri, desa dapat meningkatkan kemandirian energi dan sekaligus memperkuat institusi lokal. Alvin menekankan, “PLTS desa memberikan manfaat ganda: menyediakan listrik andal dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.”
Rencana Pembangunan PLTS 100 GW
Pemerintah merencanakan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW di desa, dengan rincian sebagai berikut:
80 GW PLTS dan 320 GWh BESS di Koperasi Desa Merah Putih.
20 GW PLTS terpusat di lokasi strategis lainnya.
Program ini bertujuan menyediakan listrik andal dan terjangkau bagi desa, mendukung aktivitas ekonomi, serta selaras dengan visi Asta Cita Presiden. Dengan kapasitas sebesar itu, PLTS diyakini mampu memenuhi kebutuhan energi bersih dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Keberlanjutan Energi Pedesaan
Pengelolaan mandiri PLTS memungkinkan desa melakukan pemeliharaan berkelanjutan, termasuk pengelolaan baterai, perawatan panel surya, dan penyesuaian kapasitas sesuai kebutuhan lokal.
Selain itu, skema ini menekankan pendidikan dan pelatihan tenaga lokal, sehingga desa dapat mengelola energi secara profesional. Dengan pendekatan ini, proyek tidak hanya memberikan listrik, tetapi juga meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.
Kesempatan untuk Pemerataan Energi
Skema desa mengelola mandiri PLTS 100 GW diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik ke wilayah terpencil. Energi bersih ini menjadi solusi bagi desa-desa yang selama ini sulit terhubung ke jaringan PLN, sekaligus mengurangi ketergantungan pada generator diesel.
IESR melihat bahwa keterlibatan langsung desa akan meminimalkan risiko proyek terbengkalai, karena warga memiliki kepemilikan dan tanggung jawab langsung terhadap pembangkit.
Komitmen Menuju Energi Terbarukan
Inisiatif ini sejalan dengan upaya transisi energi Indonesia menuju sumber bersih dan terbarukan. Dengan pengelolaan mandiri, desa menjadi bagian dari solusi energi nasional yang berkelanjutan.
IESR menegaskan, skema PLTS desa tidak hanya memberikan manfaat energi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan proyek jangka panjang.
Program PLTS 100 GW desa menjadi model pengelolaan energi mandiri yang diharapkan dapat direplikasi di seluruh Indonesia, memperkuat kemandirian desa, dan mendukung agenda energi bersih nasional.
Rekomendasi
.jpg)
