Sistem Baru Pastikan Konsumsi Gas LPG Tepat Sasaran
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan sistem verifikasi baru bagi konsumen LPG bersubsidi tabung 3 kilogram. Sistem ini dirancang untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran, meminimalkan penyalahgunaan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Rencana penerapan sistem baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2026, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan mekanisme lama yang mengandalkan dokumen fisik.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa sistem sebelumnya hanya menggunakan fotokopi KTP, sehingga data penerima subsidi tidak tercatat secara sistematis. Mekanisme lama ini menyebabkan pemerintah harus memproses dokumen yang sama berulang kali, sehingga penyaluran LPG tidak selalu tepat sasaran.
”Itu sistemnya sudah ada, tapi bagaimana secara sistem bisa lebih cepat, agar tidak berulang-ulang lagi setiap orang menyerahkan fotokopi KTP,” ujar Yuliot di Jakarta.
Baca Juga
Menurutnya, pola distribusi LPG bersubsidi saat ini menyulitkan pemerintah memastikan subsidi diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Konsumen yang sudah terdaftar tetap harus menyerahkan fotokopi KTP berulang kali saat membeli LPG. Hal ini memakan waktu, meningkatkan risiko kesalahan, dan menyulitkan pengawasan distribusi.
”Jadi maksud Pak Menteri (Bahlil Lahadalia, Red) pada saat itu sesuai dengan KTP, tidak berulang-ulang. Itu harus sesuai dengan domisili masyarakat yang bersangkutan,” jelasnya. Sistem baru akan menyesuaikan data penerima subsidi dengan domisili masing-masing, sehingga penyaluran LPG lebih akurat dan tepat sasaran.
Untuk mewujudkan sistem baru ini, Kementerian ESDM masih merancang mekanisme yang mampu mengklasifikasikan kategori konsumen LPG 3 kilogram secara jelas. Tujuan utamanya adalah memastikan subsidi diberikan sesuai kebutuhan, baik untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan, maupun petani.
”Jadi apakah LPG ini digunakan sesuai dengan kebutuhan, apakah rumah tangga, apakah usaha mikro, itu kan juga tidak terdata. Jadi bagaimana efektifnya kami akan membangun sistem,” tambah Yuliot.
Integrasi sistem baru ini akan memanfaatkan data Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan integrasi tersebut, pemerintah cukup melakukan konfirmasi data secara digital, tanpa memproses fotokopi KTP berulang kali. Mekanisme ini diharapkan mempercepat verifikasi konsumen, mengurangi beban administrasi, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan LPG bersubsidi.
Hingga November 2023, tercatat sebanyak 27,8 juta pengguna LPG 3 kilogram telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina. Jumlah ini menunjukkan besarnya penggunaan LPG bersubsidi di seluruh Indonesia, sehingga penerapan sistem verifikasi yang lebih modern dan efisien menjadi langkah strategis.
Pemerintah mendorong para pengguna LPG 3 kilogram segera mendaftar melalui sistem yang akan dibangun. Dengan demikian, proses konfirmasi dan verifikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Sistem baru ini diharapkan mengurangi praktik pembelian berulang atau penyaluran yang tidak sesuai domisili, sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.
Sistem baru menekankan akurasi dan transparansi data. Pemerintah ingin memastikan subsidi LPG digunakan oleh konsumen yang benar-benar membutuhkan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan usaha mikro, nelayan, dan petani. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyesuaikan distribusi LPG secara merata dan adil.
Penerapan sistem ini akan membuat proses pembelian LPG bersubsidi lebih efisien. Konsumen tidak perlu lagi mengantre atau menyerahkan fotokopi KTP berulang kali. Verifikasi digital memungkinkan pengawasan distribusi secara real time, sehingga risiko penyimpangan dalam penyaluran subsidi dapat diminimalkan.
Langkah ini juga bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas program subsidi energi. Dengan sistem verifikasi baru, masyarakat dapat menikmati kemudahan membeli LPG bersubsidi, sementara pemerintah dapat memastikan subsidi tepat sasaran dan anggaran energi digunakan lebih efisien.
Sistem baru memungkinkan pemerintah menyesuaikan kuota LPG sesuai kebutuhan kategori konsumen. Dengan data yang akurat, penyaluran LPG dapat diatur lebih merata, sehingga rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani menerima subsidi sesuai kebutuhan mereka.
Selain efisiensi distribusi, sistem baru ini mendukung program pemerintah dalam mengurangi pemborosan subsidi energi. Konsumsi LPG yang tepat sasaran akan memastikan anggaran subsidi digunakan optimal dan manfaat subsidi dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Kementerian ESDM berharap sistem verifikasi baru ini berjalan lancar dan diadopsi secara luas. Integrasi teknologi diharapkan membuat distribusi LPG bersubsidi lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Dengan inovasi ini, pengguna LPG 3 kilogram akan lebih mudah mengakses subsidi. Konsumen cukup mendaftar dan melakukan konfirmasi data melalui Dukcapil. Proses verifikasi menjadi cepat, akurat, dan transparan, sehingga mengurangi beban administrasi bagi pemerintah dan masyarakat.
Penerapan sistem baru diharapkan memberikan kemudahan, memastikan subsidi tepat sasaran, dan mendukung efisiensi distribusi LPG. Dengan langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap tabung LPG bersubsidi sampai ke tangan yang tepat, memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pengguna di Indonesia.
Rekomendasi
.jpg)
