Mekanisme Pasar Batu Bara Kini Lebih Jelas
JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mencabut ketentuan kewajiban harga patokan batu bara (HPB) sebagai acuan transaksi penjualan. Kebijakan ini memunculkan perspektif baru bagi para pelaku industri batu bara, bahwa mekanisme pasar kini berjalan lebih transparan dan fleksibel. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI/ICMA) menilai keputusan ini justru mempertegas mekanisme pasar yang selama ini telah diterapkan para penambang.
Plt. Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, menjelaskan bahwa dalam kontrak jual–beli batu bara, harga yang disepakati bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari harga batu bara acuan (HBA). Meskipun demikian, tarif royalti yang dibayarkan tetap mengacu kepada HPB. "Jadi tetap berjalan seperti biasanya berdasarkan kontrak bisnis antara perusahaan," kata Gita. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan HPB sebagai acuan transaksi tidak mengubah prinsip bisnis yang telah berjalan, namun menegaskan fleksibilitas pasar.
Namun, Gita juga menekankan bahwa kebijakan baru ini belum tentu berdampak langsung pada kinerja ekspor atau daya saing harga batu bara Indonesia. Faktor utama yang menentukan harga tetap berasal dari permintaan global. "Hal ini sangat berkaitan dengan permintaan sehingga ketika permintaan batu bara dari negara utama seperti China meningkat, maka harga batu bara bisa saja ikut terkerek," ujarnya.
Baca Juga
Data menunjukkan bahwa permintaan batu bara dari China pada semester I-2025 sempat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pada bulan Juli terjadi kenaikan akibat musim panas, tren keseluruhan tetap lebih rendah daripada ekspor tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun harga bisa naik sesaat karena fluktuasi permintaan, peningkatan tersebut cenderung bersifat sementara.
Gita menjelaskan, meskipun musim panas memicu peningkatan permintaan di China, efeknya tidak akan berlangsung lama. Pasokan domestik yang memadai dan penurunan konsumsi mingguan pembangkit listrik di wilayah pusat dan selatan China mempengaruhi tren jangka panjang. “Melihat tren tahun ini, ekspor Indonesia ke China diperkirakan tidak akan mencapai level seperti tahun lalu. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya permintaan dan peningkatan pasokan domestik di sana,” jelas Gita.
Sebagai perbandingan, sepanjang 2024 Indonesia berhasil mengekspor 245 juta ton batu bara ke China, atau setara 58% permintaan Negeri Panda. Sedangkan hingga semester I-2025, ekspor baru tercatat 85,41 juta ton, turun 20,6% secara year to date (ytd). Proyeksi permintaan batu bara termal tahun ini berada di kisaran 326,8 juta ton, menandakan bahwa ekspor Indonesia menghadapi tantangan persaingan dan fluktuasi pasar yang signifikan.
Keputusan pencabutan HPB tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral, Logam, dan Batu Bara, yang diteken pada 8 Agustus 2025. Dengan demikian, kebijakan ini mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 yang diterbitkan pada 24 Februari 2025. Aturan sebelumnya menetapkan HPB sebagai acuan transaksi penjualan batu bara.
Meski demikian, HPB tetap berfungsi sebagai dasar perhitungan untuk pengenaan perpajakan dan iuran produksi. Dengan kata lain, pencabutan HPB sebagai acuan transaksi tidak menghapus peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan fiskal, tetapi memberi keleluasaan bagi penambang untuk menentukan harga jual sesuai mekanisme pasar.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari APBI karena sejalan dengan praktik bisnis yang selama ini dilakukan. Mekanisme pasar yang lebih jelas diyakini dapat membantu perusahaan menyesuaikan harga jual dengan kondisi permintaan dan penawaran global. Dengan fleksibilitas ini, para pelaku usaha dapat merespons dinamika pasar secara cepat tanpa harus terikat oleh acuan HPB sebagai harga wajib.
Gita menambahkan bahwa pencabutan HPB juga akan memberi sinyal positif bagi investor dan industri batu bara secara keseluruhan. "Mekanisme pasar yang lebih jelas dan fleksibel dapat meningkatkan transparansi transaksi serta efisiensi operasional. Hal ini pada akhirnya mendorong iklim investasi yang lebih kondusif," kata Gita.
Meski begitu, APBI tetap menekankan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap praktik penambangan dan transaksi batu bara. Kepastian hukum dan peraturan yang jelas tetap diperlukan agar fleksibilitas harga tidak menimbulkan praktik spekulatif atau merugikan konsumen dan negara.
Dengan situasi pasar yang terus berubah, strategi penetapan harga melalui mekanisme pasar menjadi salah satu cara bagi penambang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi global. Keputusan pencabutan HPB sebagai acuan transaksi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan pasar batu bara yang kompetitif, sekaligus menjaga kepentingan fiskal melalui dasar perhitungan royalti dan pajak.
Secara keseluruhan, langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai produsen batu bara yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika global. Mekanisme pasar yang lebih jelas, didukung pengawasan pemerintah, diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, mendorong efisiensi, dan tetap menarik bagi investor domestik maupun internasional.
Pencabutan HPB sebagai acuan transaksi diharapkan memberi peluang bagi penambang untuk memaksimalkan keuntungan, tetap memenuhi kewajiban fiskal, dan meningkatkan daya saing batu bara Indonesia di pasar global. Dengan demikian, mekanisme pasar yang diperjelas ini menjadi strategi penting bagi keberlanjutan industri batu bara di tanah air.
Rekomendasi
.jpg)
Berita Lainnya
